topmetro.news, Medan – Ketika sejumlah wilayah Indonesia sedang berjuang menghadapi bencana alam, PDI Perjuangan menyerukan agar kepentingan keselamatan rakyat ditempatkan di atas kepentingan politik.
Memasuki pekan kedua September 2026, sejumlah gunung api di Indonesia kembali menunjukkan aktivitas. Kondisi tersebut menambah panjang daftar bencana yang harus dihadapi masyarakat, mulai dari8⁷8 gempa bumi hingga kebakaran hutan.
Sumatera Utara, misalnya, status Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dinaikkan menjadi Level III (Siaga) oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Minggu, 6 September 2026 pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan pemantauan, asap kawah Sinabung terlihat berwarna putih dengan intensitas tebal, mencapai ketinggian sekitar 300 hingga 500 meter di atas puncak kawah.
Aktivitas vulkanik juga terjadi di sejumlah daerah lain. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan mengalami erupsi berkelanjutan sejak Jumat malam (4/9/2026). Sebaran abu vulkanik dilaporkan menjangkau sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta berdampak terhadap operasional sejumlah bandara.
Gunung Semeru di Jawa Timur pun mengalami erupsi pada Minggu (6/9) pukul 07.51 WIB dengan kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Gunung tersebut saat ini berstatus Level III atau Siaga.
Sementara di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok mengalami letusan pada pukul 06.41 WITA dengan kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi juga terjadi di Gunung Ibu, Maluku Utara, pada pukul 04.55 WIT dengan tinggi kolom letusan sekitar 400 meter di atas puncak.
Rangkaian bencana tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran negara, solidaritas sosial, serta suasana politik yang kondusif.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader, anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta kepala daerah dari partai tersebut untuk bergerak cepat membantu masyarakat terdampak bencana.
Instruksi itu antara lain berupa pengerahan relawan kesehatan, pembukaan dapur umum, mitigasi bencana, serta penyaluran bantuan kemanusiaan melalui struktur partai dari tingkat pusat hingga daerah.
Pesan yang ditekankan adalah agar kader tidak hanya hadir ketika situasi politik membutuhkan dukungan, tetapi juga berada bersama rakyat ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Menangis dan tertawa bersama rakyat kembali ditekankan sebagai semangat kader dalam menjalankan kerja-kerja kemanusiaan.
Fokus Pulihkan Tapteng
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Rapidin meminta Masinton tetap fokus menjalankan tugas pemulihan Tapteng pascabencana. Seluruh kader PDI Perjuangan di Tapteng juga diminta membantu pemerintah daerah dalam proses pemulihan masyarakat.
“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan masyarakat. Jangan sampai energi pemerintah daerah terseret ke dalam persoalan politik yang tidak produktif,” ujarnya, Minggu malam (6/9/2026).
Rapidin juga meminta seluruh pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, di kabupaten/kota untuk ikut menjaga situasi politik tetap kondusif. Seperti kepada Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, agar membangun komunikasi politik yang baik dengan Wali Kota Medan, Rico Waas.
Meski berbeda pilihan politik dalam Pilkada serentak 2024, perbedaan tersebut dinilai tidak boleh menjadi penghalang bagi kerja sama pemerintahan ketika kepentingan masyarakat menjadi pertaruhan.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menambahkan bahwa Rapidin meminta Wong Chun Sen selalu menjaga komunikasi politik dengan Wali Kota Medan.
Sepanjang pemerintah kota menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat, kader PDI Perjuangan diminta memberikan dukungan dan tidak ikut dalam gerakan politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Bahkan, dalam konteks wacana pemakzulan kepala daerah, PDI Perjuangan Sumut menegaskan kadernya tidak boleh terlibat dalam gerakan politik tersebut.
Instruksi serupa berlaku di Kabupaten Karo. Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, diminta menjaga stabilitas politik dan tidak melakukan gerakan politik yang bertujuan mengganggu pemerintahan Bupati Karo.
Perbedaan posisi politik pada Pilkada 2024, menurut instruksi tersebut, imbuh Sutrisno harus dikesampingkan ketika kepala daerah sedang menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat.
Demikian halnya untuk Ketua DPRD Tapanuli Utara dalam membangun hubungan politik dengan Bupati Taput, serta Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dengan wali kota setempat.
penulis | Er/rel
